PPP Persilakan Presiden Lakukan Reshuffle
Buyung Minta Tanggung Jawab Presiden

Jakarta, Pelita
Mantan anggota Wantimpres, Adnan Buyung Nasution meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertanggung jawab atas tindakan menterinya dalam kasus bail out Bank Century, sesuai dengan sistem presidensiil.
Pengacara senior ini juga mendorong agar Pansus Angket Century berani mengungkap kebenaran daripada kompromi, serta membuatkan kesimpulan sementara terlebih dahulu sehingga jelas arahnya.
Hal itu disampaikan Buyung saat berbicara dalam diskusi Memprediksi hasil Pansus Century di Rumah Perubahan, Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (7/2).
Presiden harus jantan mengatakan saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan sikap jantan sebagai presiden, apalagi kabinet kita sebagai presidensial. Kalau tidak jantan, tentu jangan menjadi leader, ujarnya.
Menurut Buyung, dalam sistem presidensial menteri-menteri tidak bisa bertanggung jawab secara per individu. Siapapun yang salah, baik itu Boediono maupun Sri Mulyani, menurut Buyung, Yudhoyonolah yang tanggung jawab.
Siapapun yang salah dalam masalah ini, apakah Sri Mulyani atau Boediono kalau ini menyangkut pertanggung jawaban politik itu kepada presiden, ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jikalau Yudhoyono tidak terkait dengan kasus ini, dia harus segera melakukan tindakan.
Dia harus memberi tindakan lebih dulu, itu kebijakan politik. Jangan seperti masalah Bibit-Chandra, minta tolong Tim Delapan, terang Adnan Buyung yang pernah memimpin tim bentukan presiden ini.
Buyung lebih jauh menyesalkan sikap KPK yang menurutnya berjalan lamban dalam penyelidikan kasus Bank Century. Menurut Buyung, KPK seharusnya sudah bisa memeriksa Boediono yang menjabat Gubernur BI saat bail out dikucurkan.
KPK kenapa tidak produktif? Seharusnya untuk periode merger dan pengawasan BI, sudah bisa diperiksa itu BI yang berada di bawah Boediono, kata Buyung.
Sebelum ini, Presiden Yudhoyono meminta agar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus Bank Century dibuka ke publik. Pernyataan ini pun diapresiasi DPR.
Yudhoyono juga pernah mengatakan, proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan skandal dana talangan Bank Century harus memperhatikan konteks dan keadaan pada waktu tindakan penyelamatan dilakukan.
Yudhoyono bahkan mengaku telah menyerahkan kepada Jusuf Kalla selaku wakil presiden dalam penanganan dan penanggulangan krisis ekonomi di Indonesia.
PPP: silakan
Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Suryadharma Ali mengatakan, partainya mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet, jika memang membutuhkannya.
Itu hak prerogatif presiden. Kalau memang presiden ada kebutuhan ya, silakan. Itu hak beliau, katanya di Kantor DPP PPP, Jakarta.
Terkait perombakan kabinet terhadap partai koalisi, Suryadharma menegaskan, pihaknya tidak dapat mencampuri masalah itu. Kalau dianggap menterinya tidak kapabel, tidak bisa menjalankan programnya dengan baik, itu sah-sah saja, ujarnya.
Ditanya apakah PPP akan menarik dukungan bila menterinya diganti, dia menegaskan tidak mau berandai-andai. Jangan berandai-andai, kita lihat saja nanti, kata Suryadharma
Partai Demokrat resmi mengusulkan kepada Presiden Yudhoyono untuk melakukan evaluasi dan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah telah menyampaikan usulan tersebut, Kamis (4/2) lalu.
Usulan evaluasi dan perombakan kabinet tersebut terkait kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap sejumlah partai anggota koalisi yang tidak searah dengan Partai Demokrat dalam menghadapi kasus bail out (dana talangan) Bank Century, terutama yang ditunjukkan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada bagian lain, PPP juga mempertanyakan adanya mekanisme pemandangan awal fraksi dalam prosedur pemeriksaan Pansus Angket yang rencana disampaikan, Senin (8/2).
Wakil Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan, mekanisme tersebut tidak lazim dan tidak dikenal dalam kepanitian angket dan pansus-pansus sebelumnya.
Apalagi, pemandangan awal fraksi dijadwalkan dalam posisi belum terpenuhinya seluruh kebutuhan data yang telah dimintakan pansus kepada beberapa saksi, kata Romahurmuziy yang juga anggota Pansus Century.
Terkait itu, DPP menginstruksikan kepada anggotanya di pansus untuk tidak buru-buru memberikan penilaian fraksi atas hasil pemeriksaan.
DPP PPP juga meminta agar Fraksi PPP melakukan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh data dan fakta temuan dengan tetap mengacu pada suasana perekonomian saat keputusan penyelamatan Bank Century diputuskan.
Namun PPP juga mengintruksikan agar kadernya di pansus untuk tidak menutupi kebenaran atas kepentingan koalisi, ungkapnya.
Dari Medan, pengamat politik menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu memikirkan secara matang usulan reshuffle kabinet karena dapat menjadi bumerang bagi pemerintahan dan Partai Demokrat.
Kalau alasannya tidak tepat, banyak yang hal yang kontraproduktif yang akan timbul, kata pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Drs M Ridwan Rangkuti, MA. (jon/ay/ant/be)