Mantan Ketua MPR Amien Rais
Tidak Ada yang Berani Bersaksi Soal Mafia Perminyakan
Jakarta, Pelita
Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, sejumlah orang yang bisa memberi kesaksian tentang sepak terjang Mafioso perminyakan di tanah air, tidak berani memenuhi undangan Pansus Angket BBM untuk memberi penjelasan. Karena selain takut dibunuh juga tidak ada jaminan keselamatan yang bisa diberikan Pansus Angket BBM.
Dari laporan dari teman-teman, satu dua orang yang punya bukti kegiatan mafioso takut memberikan kesaksian kepada Pansus Angket BBM, karena takut nyawa mereka tidak selamat. Ini yang menjadi masalah buat kita. Kalau kita tidak punya saksi, berarti kekuatan hukumnya tidak ada, ujar Amien Rais usai deklarasi pembentukan Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin (28/7).
Menurut Amien, jika di pengadilan untuk membuktikan sesuatu kasus harus jelas semuanya. Mesti ada bukti dan saksi, ucapnya. Dari dokumen-dokumen yang dimiliki beberapa orang, sebenarnya sudah bisa dijadikan bahan untuk membongkar kejahatan para mafioso perminyakan di Indonesia itu, dari hulu sampai hilir.
Anggota Pansus Angket BBM dari PAN Drajat Wibowo membenarkan pernyataan Amien Rais. Menurut dia, meski sudah ada UU tentang perlindungan saksi, namun karena belum ada juklaknya, belum bisa efektif sehingga orang masih takut jadi saksi.
Dikatakan Drajat, sekalipun Pansus bisa meminta bantuan aparat kepolisian untuk memberi pengamanan terhadap para pemberi penjelasan kepada Pansus Angket BBM, namun pada realitasnya tetap tidak ada yang bersedia untuk memberikan keterangan.
Namun demikian lanjut dia, Pansus akan jalan terus dan yang sudah pasti dipanggil adalah pimpinan tiga instansi yakni Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Direksi Pertamina dan pimpinan BP Migas. Sekarang, F-PAN sedang rapat untuk membahas Pansus Angket BBM dan Pak Amien nongkrongi rapat itu, kata Drajat Wibowo.
Dalam sambutan pada Deklarasi KPK-N Amien Rais menyatakan, atas kejahatan yang kita lakukan selama ini, sesungguhnya kita sudah mendapat beberapa kutukan, di antaranya dari alam, rakyat dan Tuhan. Karena itu dia berharap, kelahiran KPK-N bisa menjadi penyelamat kekayaan bangsa, agar kutukan Allah yang lebih menakutkan tidak terjadi.
Kita berharap Pansus Angket BBM tidak masuk angin, gejala-gejala itu sudah kita dengar dan sekarang kelihatannya Pansus itu sudah mulai melempem. Masih ada secercah harapan agar kekayaan alam kita itu bisa diproteksi, kata Amien berharap.
Ia mengatakan, yang perlu kita cuatkan secara terus-menerus adalah soal kebangsaan, karena bangsa ini telah kehilangan harga diri, martabat dan jati diri. Sekarang sudah lahir pemimpin mirip Paku Buwono II yang menyerahkan kekayaan negara kepada Bank Dunia, IMF, Free Port, New Mont, dan sebagainya. Kita harus hentikan itu, kita mesti tegakkan kembali nasib kebangsaan kita, ujar mantan Ketua Umum PAN itu.
Soal kemandirian ekonomi juga memprihatinkan. Para Begawan ekonomi kita begitu percaya pada pasar bebas yang tunduk pada kekuatan ekonomi kapitalis dunia, sehingga yang kuat membasmi yang lemah, yang kaya menindas yang miskin.
Sebentar lagi, katanya, empat BUMN strategis dijual. Kita makin jadi bangsa kuli dan jadi budak kapitalis. Kekayaan alam kita dicengkeram oleh asing, sehingga kalau kita tidak menetek asing, tidak bisa hidup. Kini kita tiarap. Pada Singapura saja takut dan bila melihat Amerika Serikat (AS) kita menggigil. Ini amat memprihatinkan, ujar Amien.
Sedangkan suami Menneg Pemberdayaan Peremuan Meutia Hatta, Sri-Edi Swasono mengatakan, Indonesia sudah dikuasi para preman yang menguasai kekayaan negara. Bahkan ada menteri yang preman yang berani melanggar keputusan pengadilan.
Bahayanya, tandas Sri Edi, kalau pemimpinnya lemah, apalagi kalau pemilihannya diwarnai money politics, maka seluruh asset negara akan jatuh ke tangan preman. Ia mengaku, sesungguhnya, Indonesia sekarang ini sudah dikuasai preman dan mereka menjual kekayaan alam seenaknya. Mereka tidak menghormati kedaulatan rakyat, negara dan hukum.
Preman yang saya maksud adalah para penyalahguna kekuasaan, sehingga dana APBN bisa mengalir ke lembaga-lembaga illegal. Jadi, saya lihat ada menteri preman, tegas Sri Edi Swasono ketika memberikan sambutan pada acara tersebut.
Acara tersebut antara lain dihadiri para penggagas KPK-N seperti Gus Dur, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Dradjat Wibowo, Tjatur Sapto Edi, Imam Soegema. Sri Edi menyebut, pembentukan KPK-N merupakan gerakan moral atau program aksi untuk mengingatkan pemerintah agar tidak tunduk pada kekuatan asing.
Dulu saat Bung Hatta berusia 26 tahun, berani menyatakan pada penjajah Belanda bahwa lebih baik Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada jadi embel-embel bangsa lain, kata Sri Edi.
Sementara anggota DPD dari DKI Jakarta Marwan Batubara menjelaskan KPK-N ini nantinya akan menjadi gerakan intelektual warganegara di bidang kebijakan publik yang menyangkut penyelamatan sumberdaya alam dan industri strategis.
Dikatakannya, selama puluhan tahun, pengelolaan SDA tidak mampu mengangkat kesejahtreraan rakyat. Pemerintah cenderung mengelola kekayaan alam secara tidak amanah, sarat praktek KKN dan mengkhianati konstitusi.
Secara sistematis dan bertahap, asset-asset negara dan SDA terlepas penguasaannya dari tangan negara dan jatuh ke pengelola swasta dan asing. Tidak heran, kekayaan alam yang melimpah ruah itu pada akhirnya seolah menjadi kutukan dan bukan menjadi berkah bagi rakyatnya, ujar dia. (kh)