"Bayangkan 30 hingga 40 persen peserta simulasi masih salah mencoblos. Itu terjadi di kota-kota besar, bagaimana dengan di desa-desa, ini menunjukkan rakyat masih awam dengan aturan Pemilu," kata anggota Panwaslu yang juga dosen Fakultas Hukum UI, Topo Santoso di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/12).

Dia juga memprediksi, walaupun jumlah peserta Pemilu 2004 mengalami penurunan 24 Parpol dibandingkan Pemilu sebelumnya yang diikuti 48 Parpol, namun bukan berarti persoalan yang akan dihadapi semakin kecil. Sebaliknya, malah semakin meningkat.

"Jumlah Parpol peserta Pemilu memang mengalami penurunan grafik, namun dengan hadirnya ratusan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa dikatakan persoalan Pemilu makin meningkat," katanya.

Menurut Topo, ada lima kelemahan Pemilu yang harus menjadi perhatian bersama yakni korupsi, "lapangan bermain" Parpol yang belum merata, rakyat buta huruf dalam aturan Pemilu, belum lengkapnya aturan Pemilu dan potensi perbedaan persepsi dalam penegakkan Pemilu.

"Itulah lima kelemahan Pemilu yang harus dicermati dan jangan dibiarkan kelemahan itu dimanfaatkan Parpol-parpol peserta Pemilu," ujar Topo Santoso.

Dikatakannya, yang disebut dengan praktik korup dalam Pemilu adalah setiap kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, utamanya yang disebut dengan tindak pidana Pemilu. Jika di India terdapat puluhan kasus praktik korup Pemilu sehingga menjadi rujukan bagi para penegak hukum.

"Tetapi di Indonesia baru ada lima sidang tindak pidana Pemilu, empat berkekuatan hukum tetap, sedangkan satu kasus menunggu putusan kasasi MA,"ujarnya.

Tentang "lapangan yang tidak merata" yang dimaksudkannya adalah ada sejumlah Parpol yang mendapat warisan sekretariat dari pemerintah masa lalu. Persoalan ini pemberian fasilitas kepada tiga peserta Pemilu masa lalu itu adalah juga menjadi persoalan," katanya.(ant/kh)