KOTA Binjai, ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang biasanya aman dan tenteram tiba-tiba mencekam setelah terdengar suara rentetan tembakan dan bunyi bahan peledak saat terjadi penyerbuan markas Polres Langkat oleh anggota Batalyon Lintas Udara (Linud) 100/Prajurit Setia, Sabtu (28/9) malam.

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Idris Gassing setelah itu langsung memerintahkan pemimpin batalyon untuk melucuti senjata pasukannya dan minta mereka segera dikarantina. Namun perintah itu rupanya tidak diindahkan karena pada Minggu (29/9) malam serangan oleh anggota TNI AD itu kembali terjadi dengan sasaran markas Brimob.

Peristiwa yang membuat masyarakat setempat ketakutan dan pemimpin TNI tampak marah itu telah menyebabkan delapan orang tewas-- kabar lain 11 tewas termasuk 2 warga sipil-- yang sebagian besar anggota Polri dan 23 luka-luka, termasuk Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sumatera Utara Kombes Pol Syafei Aksal.

"Perang" yang membuat Kasad Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu marah dan kemudian memecat 20 anggota Yon Linud 100/PS itu mengingatkan peristiwa pada hari dan bulan yang sama tahun 2001 lalu di kota Madiun, Jatim, yakni penyerbuan terhadap beberapa kantor polisi oleh anggota Yon Linud dari satuan Kostrad.

Peristiwa penyerbuan di Madiun itu dilakukan oleh ratusan anggota Yon Linud 501 Kostrad, Sabtu (15/9) malam atau empat hari setelah robohnya gedung WTC di New York. Akibat penyerbuan itu, tiga siswa SMU tewas dan 17 orang luka parah. Ryamizard yang kala itu menjabat Pangkostrad dengan pangkat Letjen juga mencopot 20 orang anggotanya (sama dengan jumlah anggota Linud 100/PS yang dicopot).

Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengemukakan, sebetulnya peristiwa itu bukan hanya sekali karena sejak 1999 hingga 2002 bentrokan antara TNI dengan Polri sudah terjadi sebanyak 15 kali, antara lain di Ambon, Sampit, Jambi, Aceh Barat, Bogor dan di Yapen Waropen, Papua.

Seluruh anggota masyarakat sangat menyesalkan terjadinya bentrokan itu karena aparat yang seharusnya menjadi panutan justru memberi contoh kurang baik yang menurut Ryamizard memalukan TNI AD. Pernyataan Ryamizard itu cukup beralasan, karena dari 15 kali bentrokan itu hampir seluruhnya dilakukan oleh TNI AD.

Pemicu

Kalau melihat data yang ada, bentrokan TNI AD dengan polisi itu justru terjadi pada masa reformasi atau setelah institusi Polri melepaskan diri dari TNI yang dulu bernama ABRI. TNI yang mendapat sorotan dan kritik tajam karena pada orde baru banyak terlibat dalam politik praktis dan pelanggaran HAM kemudian melakukan perbaikan diri.

TNI melakukan reformasi internal dan lebih mengedepankan profesionalisme dengan meninggalkan dunia politik yang secara ekonomi dan kekuasaan banyak menguntungkan mereka. Namun reformasi internal itu rupanya hanya terjadi pada tingkat atas, sementara di level prajurit paling bawah masih belum banyak perubahan.

Kalau pada level pimpinan kini justru menampilkan sosok TNI yang tidak lagi menakutkan karena harus dekat dengan rakyat, maka pada level bawah kemungkinan masih belum menghilangkan sikap sebagai penguasa.

Bersamaan dengan itu kekuasaan polisi yang di jaman orde baru ditempatkan sebagai "saudara muda" justru lebih besar karena lepas dari bayang-bayang militer.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa polisi yang lepas dari militer justru lebih berani dengan menangkap anggota TNI yang diketahui melakukan pelanggaran hukum, padahal seharusnya menjadi kewenangan POM TNI. Kenyataan tersebut justru memicu kecemburuan di kalangan TNI yang belum sepenuhnya bisa menghilangkan sikap sebagai saudara tua.

Jenderal Pol Bimantoro saat menjabat Kapolri dalam kasus bentrokan di Madiun mengatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya aspek kepentingan taktis yang sering berbenturan di lapangan antara anggota TNI dengan Polri dan intensitasnya sangat tinggi di kalangan prajurit dengan pangkat bintara ke bawah.

Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, namun arah keterangan Bimantoro kemungkinan ditujukan pada rebutan lahan "ceperan" (mencari penghasilan di luar dinas) antara anggota TNI dengan polisi. Rebutan lahan "ceperan" yang biasanya dilakukan oknum (bukan institusi) itu seringkali memicu emosi sesama korps sehingga bentrok dengan korps lainnya.

Sementara Kapolda Jatim Irjen Pol Sutanto saat dengar pendapat dengan Komisi I DPR setelah peristiwa Madiun menyebutkan latar belakang yang menyebabkan peristiwa Madiun itu karena tingginya tingkat stres aparatnya di lapangan.

Menurut dia, tingginya rotasi penugasan yang dibebankan kepada anggota Polri di lapangan telah mengakibatkan mereka stres sehingga banyak yang tanpa sadar melakukan tindakan di luar kontrol. Jenderal berbintang dua itu memberi contoh, hasil tes tahun 1998 menunjukkan bahwa 20 persen polisi yang bertugas di komplek DPR/MPR mengalami gangguan kejiwaan (psikis).

Sementara pengamat masalah Indonesia dari Australian National University, Harold Crouch dalam Harian he Sydney Morning Herald, Senin (30/9) seperti dikutip sebuah situs internet mengatakan, bentrokan itu erat kaitannya dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mendanai polisi dan TNI. Realitas yang ada menunjukkan hanya 30% biaya TNI yang ditanggung negara, sedangkan sisanya, TNI harus mencari sendiri.

"Akibat kesulitan pembiayaan ini, TNI pun membentuk yayasan bisnis dan nampaknya hal itu belum cukup sehingga memaksa mereka juga untuk terjun memasuki bisnis seperti pelacuran, perjudian dan pengiriman TKI ilegal atau pemerasan," katanya.

Menurut dia, seiring dengan lepasnya Polri dari TNI, "lahan" serupa juga dimasuki oleh polisi dengan alasan sama-sama mencari dana. Akibatnya, tak jarang polisi-militer bersinggungan sehingga timbul gesekan dan akhirnya menimbulkan kontak senjata.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh pimpinan TNI/Polri maupun pemerintah adalah kasus maraknya narkoba di tanah air yang juga menyeret sejumlah oknum TNI/Polri terlibat di dalamnya. Kasus Binjai telah menjadi contoh bahwa kasus narkoba telah menyulut "perang" dua aparat keamanan.

Mantan Sekretaris DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Jatim Singky Soewadji mengatakan, sangat mungkin kasus Binjai itu dimanfaatkan oleh para bandar narkoba sehingga bisa menggerakkan pasukan satu batalyon.

"Namanya TNI Polri itu kan satu komando. Setelah penyerangan ke Markas Polres Binjai, Kasad dan Pangdam telah memerintahkan semua senjata pasukan Yon Linud 100/PS dilucuti dan mereka dikarantina. Tapi kenyataannya, besoknya malah menyerbu Brimob, bahkan komandannya pun disandera," katanya.

Menurut dia, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan narkoba dan bandarnya sangat kuat karena mampu mengalahkan perintah seorang mayor jenderal dan jenderal (pimpinan tertinggi TNI AD). Kenyataan itu sangat memprihatinkan karena dilakukan oleh tentara.

"Sejak dulu tentara itu kan satu komando, tapi sekarang tampaknya sudah tidak mempan lagi. Hirarki di TNI nampaknya sudah tidak berlaku lagi karena kalah oleh 'perintah' bandar narkoba. Saya pikir analisa seperti ini semua orang sudah tahu," katanya.

Ia kemudian mengingatkan bahwa kasus Binjai juga sangat rawan terjadi di wilayah Malang dan Madiun, Jatim serta Solo (Jateng) yang diakibatkan oleh sindikat perdagangan narkoba. Ia mengaku memiliki fakta lengkap (nama dan pangkat) oknum yang terlibat dalam perdagangan barang haram tersebut.

Singky menyebutkan bahwa di Madiun ada seorang anggota yang masih menggunakan seragam berani mengedarkan narkoba. Kenyataan tersebut sangat memprihatinkan karena sepak terjang mereka sulit untuk ditangkap oleh polisi.

"Saya tahu nama dan pangkat orang itu. Tapi kalau pangkatnya lebih tinggi, siapa yang berani menangkap. Kalau mau buka-bukaan ayo, saya punya data lengkap mengenai keterlibatan aparat keamanan di Madiun dan kota lainnya," katanya.

Karena itu ia minta Gubernur Jatim Imam Utomo agar mengumpulkan semua anggota Muspida, khususnya dari kalangan TNI dan Polri untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan itu dinilai penting untuk mengantisipasi agar "perang" TNI dengan Polri tidak terulang kembali.

Selain itu bentrokan tersebut hendaknya dijadikan sarana introspeksi bagi seluruh jajaran TNI dengan Polri untuk memperbaiki sikap dan kinerja masing-masing di lapangan.

Agaknya, kemerosotan disiplin prajurit TNI Polri pada titik paling rendah itu harus dipandang juga sebagai kegagalan pemimpin mereka dalam mengendalikan anggotanya yang bersenjata.(ant)